MENGURAI POLEMIK PEMOTONGAN ZAKAT PROFESI ASN: ANTARA KEPATUHAN FIKIH, DAN KEADILAN FINANSIAL

04 Nov 2026 • Admin • 👁 329

*Oleh: Agustri, S.H.I.,M.E.Sy

 

Abstrak:

Kebijakan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen secara serentak oleh pemerintah daerah untuk zakat profesi menimbulkan persoalan yuridis dan fikih. Praktik penyamarataan ini kerap mengabaikan syarat mendasar zakat, yakni batas ambang wajib zakat (nisab) setara 85 gram emas per tahun dan pemenuhan kebutuhan pokok (al-hajah al-ashliyyah). Akibatnya, ASN golongan rendah yang belum memenuhi kriteria muzaki tetap dipotong gajinya secara sepihak. Artikel ini menganalisis kritik terhadap penarikan zakat yang bersifat koersif tersebut serta merumuskan rekonstruksi kebijakan yang selaras dengan syariat. Solusi utama yang ditawarkan adalah reklasifikasi nomenklatur pungutan 2,5 persen hanya diberlakukan sebagai zakat profesi bagi ASN yang telah melampaui nisab, sedangkan bagi ASN yang belum mencapai nisab dialihkan menjadi infak atau sedekah sukarela tanpa patokan nominal yang kaku. Selain itu, pemda wajib menerapkan mekanisme persetujuan tertulis (opt-in) dan meningkatkan transparansi penyaluran dana guna menjaga kepatuhan syariat, keikhlasan beribadah, dan keadilan finansial aparatur.

Kata Kunci: Zakat Profesi, ASN, Nisab, Kebijakan Daerah, Infak Sukarela.

 

Pendahuluan

Instrumen filantropi Islam menduduki posisi fundamental tidak hanya sebagai sarana ibadah vertikal (hablun minallah), melainkan juga sebagai motor keadilan sosial dan redistribusi ekonomi horizontal (hablun minannas). Di Indonesia, potensi penghimpunan dana publik melalui sektor zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah lama dipandang sebagai instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, optimalisasi pengumpulan dana umat kian digalakkan, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat swasta.


Salah satu ceruk penghimpunan zakat yang paling masif disasar dalam beberapa tahun terakhir adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak kepala daerah mulai dari Gubernur, bupati, hingga Walikota menerbitkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), maupun Surat Edaran yang mewajibkan pemotongan otomatis (payroll deduction) sebesar 2,5 persen dari penghasilan bulanan ASN. Semangat di balik kebijakan ini umumnya berpijak pada kemaslahatan, yakni menghidupkan syiar filantropi serta meningkatkan pendapatan BAZNAS daerah guna membiayai program-program kesejahteraan rakyat.


Kendati demikian, implementasi di lapangan kerap memicu kegaduhan etis dan yuridis-syariah. Keluhan yang mengemuka berpusat pada simplifikasi penarikan pemotongan gaji sering kali disamaratakan kepada seluruh pegawai negeri tanpa menyaring apakah penghasilan neto mereka telah melampaui batas ambang wajib zakat (nisab) atau belum. Di tengah kenaikan biaya hidup dan tingginya proporsi potongan cicilan yang ditanggung oleh ASN golongan rendah hingga menengah, kebijakan pemaksaan bertajuk “zakat profesi” ini berpotensi bergeser menjadi bentuk pungutan yang memberatkan dan menyimpang dari esensi fikih zakat itu sendiri.

 

Pengertian dan Posisi Zakat dalam Syariat Islam

Secara etimologi, kata zakat berakar dari kata zaka (zakaa), yang mengandung makna tumbuh (an-numuw), berkembang (az-ziyadah), pembersihan atau pensucian (ath-thaharah), dan keberkahan (al-barakah) (al-Qaradawi, 1999: 34). Pengertian kebahasaan ini mencerminkan hakikat zakat: harta yang dizakati diyakini tidak akan berkurang secara hakiki, melainkan terus bertumbuh nilai berkahnya seraya membersihkan jiwa muzaki dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain. Secara terminologi fikih, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta dengan karakteristik khusus yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan tertentu (mustahik) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (al-Zuhayli, 1985: 789). Status kewajiban zakat dikukuhkan sebagai salah satu rukun Islam yang sejajar dengan salat, sebagaimana difirmankan dalam Surah At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka..." (QS. At-Taubah: 103).


Zakat profesi atau zakat al-mal al-mustafad merupakan hasil ijtihad kontemporer para fukaha. Ulama klasik umumnya mengklasifikasikan zakat harta pada sektor pertanian, perniagaan, peternakan, emas-perak, serta barang tambang/temuan (rikaz). Namun, dengan bergesernya struktur ekonomi masyarakat modern ke arah sektor jasa dan pekerjaan profesional, para ulama modern seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, serta Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa penghasilan dari keahlian kerja atau profesi tetap terkena kewajiban zakat demi asas keadilan (al-Qaradawi, 1999: 487). Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melegitimasi hal tersebut melalui Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang menyatakan bahwa seluruh bentuk penghasilan halal dari profesi wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dalam kurun waktu satu tahun.

 

Tujuan Pensyariatan Zakat (Maqashid az-Zakah)

Kewajiban zakat dirancang bukan sekadar ritual mekanis pemindahan angka nominal, melainkan sarat akan tujuan filosofis dan sosiologis mendalam (maqashid asy-syari'ah):

1.  Pembersihan Jiwa dan Harta (Tathhir an-Nafs wal Mal): Menjadi terapi spiritual guna meredam ketamakan, egoisme, dan materialisme berlebihan. Di sisi lain, zakat membersihkan hak fakir miskin yang menempel pada harta seorang mukmin.

2. Keadilan dan Redistribusi Kekayaan: Mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya (kay la yakuna dulatan baynal-aghniya'i minkum), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7.

3.  Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net): Menyediakan bantalan ekonomi bagi delapan asnaf (ash-shadaqat lil-fuqara' wal-masakin...), terutama kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi mandiri (al-Zuhayli, 1985: 865).

4.  Membangun Solidaritas Sosial: Memangkas kecemburuan sosial antara kelas berpunya dengan kelas marjinal, sehingga stabilitas dan harmoni masyarakat terjaga.

 

Syarat-Syarat Wajib Zakat (Syuruth Wujub az-Zakah)

Syariat Islam menerapkan batasan ketat mengenai siapa yang berkewajiban menunaikan zakat (muzaki). Batasan ini ditegakkan agar pungutan zakat tidak membebani pihak yang justru secara ekonomi berada pada garis rentan. Adapun syarat-syarat wajib zakat yaitu 1) beragama Islam: kewajiban ibadah mahdhah bagi pemeluk islam. 2) merdeka: memiliki kebebasan penuh atas dirinya dan hak miliknya. 3) kepemilikan sempurna (milkut-tam): harta berada dalam kekuasaan atau kepemilikan penuh dan bebas dari sengketa. 4) mencapai nisab: melewati batas minimum kepemilikan harta wajib zakat. 5) bebas dari utang mendesak: harta tidak tersedot untuk melunasi utang yang jatuh tempo. 6) mencapai haul (untuk jenis harta tertentu): telah tersimpan setahun, pada zakat profesi, diqiyaskan pada masa panen atau akumulasi tahunan.


Konsep nisab dan surplus atas kebutuhan pokok merupakan prinsip paling krusial dalam fikih. Mengutip Wahbah al-Zuhayli (1985: 795), harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang (an-nama') dan berada di luar kebutuhan primer hidup seseorang. Seseorang tidak sah diposisikan sebagai muzaki manakala kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya belum terpenuhi, atau manakala ia justru berpotensi terjerumus menjadi gharimin (orang yang terlilit utang) akibat penarikan tersebut. Berdasarkan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019, nisab zakat penghasilan disetarakan dengan nilai 85 gram emas per tahun. Jika diasumsikan harga emas saat ini berkisar Rp1.300.000 per gram, maka nisab per tahun berada pada kisaran Rp110.500.000, atau setara dengan sekitar Rp9.200.000 per bulan. Angka ini adalah pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok yang sangat mendesak.

 

Kritik Kebijakan: Penyeragaman Pemotongan Gaji ASN Daerah

Penerapan kebijakan di sejumlah pemerintah daerah menunjukkan deviasi tajam dari rukun dan syarat fikih. Di berbagai wilayah, instruksi kepala daerah kerap diimplementasikan secara kaku oleh bendahara instansi: seluruh ASN, tanpa memandang golongan (dari Golongan I hingga IV), langsung dipotong gajinya sebesar 2,5 persen di muka, tanpa memandang dan melihat apakah ASN yang dipotong gajinya sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang muslim yang wajib untuk membayar zakat dari hartanya. Pola penarikan yang terkesan dipaksakan ini mengundang sejumlah kritik mendasar:

1. Pelanggaran Asas Nisab dan Kerancuan Subjek Hukum

Fakta kepangkatan menunjukkan bahwa ASN golongan I dan II, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pemula, membawa pulang penghasilan take-home pay yang jauh di bawah standar nisab (sering kali di kisaran Rp2,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan). Mengharuskan mereka membayar "zakat" dengan nominal 2,5 persen secara sepihak adalah pelanggaran terhadap syarat batas minimum kepemilikan harta (nisab). Tindakan ini mencampuradukkan kedudukan mustahik dan muzaki. Secara sosiologis, banyak ASN golongan rendah yang dengan profil beban tanggungan keluarga dan cicilan rumah murah justru lebih dekat pada kategori masakin ketimbang aghniya (orang kaya).

 

2. Erosi Aspek Keikhlasan dan Legalitas Pemotongan

Zakat merupakan manifestasi ketundukan beribadah yang menuntut niat sadar (niyyah) dan kerelaan hati. Penarikan otomatis tanpa surat kuasa persetujuan tertulis (written consent) dari tiap-tiap pegawai mereduksi ibadah menjadi semacam pungutan liar terselubung atau distorsi pajak daerah. Al-Qaradawi (1999: 531) menggarisbawahi bahwa kendati amil atau penguasa (waliyyul amri) berhak memungut zakat, legitimasi itu hanya berlaku pada harta yang nyata-nyata telah memenuhi kriteria syariat. Mengambil harta seseorang di luar koridor syariat dan tanpa persetujuannya menyerempet larangan akl amwal an-nas bil-bathil (memakan harta orang lain secara batil).

 

3. Ketimpangan Analisis: Gaji Bruto versus Gaji Neto

Banyak aturan kepala daerah mematok 2,5 persen dari total pendapatan kotor (termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP). Cara pandang ini mengabaikan struktur beban utang yang melilit aparatur. Jika seorang ASN memiliki gaji kotor Rp8 juta tetapi menanggung cicilan kredit perumahan rakyat atau biaya pengobatan keluarga sebesar Rp5 juta, maka harta bersih riilnya hanyalah Rp3 juta. Memungut zakat dari angka bruto tanpa verifikasi beban utang bertabrakan dengan prinsip al-hajah al-ashliyyah (pemenuhan kebutuhan primer) dan pelepasan dari tanggungan utang (al-Zuhayli, 1985: 798). Memang ada pendapat ulama yang memperbolehkan zakat diambil dari gaji bruto (hitungan kotor), namun tentunya dalam persoalan fiqih juga dijelaskan, ketika ketika berjumpa persoalan membayar zakat atau membayar hutang (kebutuhan pokok) secara bersamaan, maka tentunya yang harus didahulukan adalah kewajiban membayar hutang.

 

Solusi Alternatif dan Rekonstruksi Kebijakan

Guna menjembatani benturan antara ambisi optimalisasi dana BAZNAS dan ketaatan pada syariat Islam, beberapa langkah konstruktif perlu ditempuh:

1. Reklasifikasi Nomenklatur: Zakat bagi yang Cukup Nisab, Infak/Sedekah bagi yang Belum. Solusi paling rasional dan adil adalah merestrukturisasi format pemotongan gaji ASN. Pemerintah daerah bersama BAZNAS daerah harus memilah basis data pegawai secara cermat, seperti ASN yang gajinya telah mencapai nisab, terhadap kelompok ini (umumnya pejabat struktural, fungsional madya/utama, atau pegawai berpenghasilan tinggi), pemotongan dapat dikategorikan secara sah sebagai Zakat Profesi/Penghasilan. ASN yang gajinya belum mencapai nisab: Nomenklatur zakat tidak boleh dilekatkan kepada mereka. Pemda harus menggantinya secara eksplisit menjadi Infak atau Sedekah Sukarela. Infak dan sedekah tidak mengenal batasan nisab maupun haul, sehingga secara fikih tidak ada hukum yang dilanggar. Lebih dari itu, besarannya tidak boleh dipatok kaku di angka 2,5 persen; pegawai harus diberi kebebasan memilih nominal donasi (misalnya Rp20.000, Rp50.000, atau persentase yang disepakati secara ikhlas).

 


2. Penerapan Mekanisme Opt-in dan Form Pemotongan Sukarela. Kebijakan pemotongan sepihak di slip gaji (potong kompas) harus dihentikan. Pemerintah daerah wajib menerapkan formulir kesediaan (standing order) berbasis opt-in. Setiap ASN diberikan surat pernyataan yang memuat rincian penghasilan, kalkulator nisab mandiri, dan pilihan alokasi: apakah bersedia dipotong zakat (jika cukup nisab), bersedia dipotong infak dengan besaran nominal tertentu, atau memilih menyalurkan filantropinya secara mandiri di luar unit BAZNAS daerah. Mekanisme ini mengembalikan nilai keikhlasan, menjamin transparansi, dan menghindarkan kepala daerah dari tuduhan kesewenang-wenangan birokrasi.

 

3. Akuntabilitas, Audit Publik, dan Penyaluran Transparan. Keengganan ASN dipotong gajinya sering kali bukan karena enggan berbagi, melainkan akibat minimnya transparansi pengelolaan dana BAZNAS di tingkat lokal. BAZNAS daerah harus menyajikan laporan keuangan yang diaudit secara periodik oleh kantor akuntan publik independen dan audit syariah kementerian agama. Ketika ASN melihat secara kasat mata bahwa dana yang dipungut dialokasikan untuk program produktif yang terukur seperti beasiswa dhuafa, renovasi madrasah terpencil, atau bantuan kesehatan mustahik lokal kepercayaan dan kerelaan menyumbang akan terbangun secara organik tanpa perlu paksaan regulasi.

 

Kesimpulan

Niat baik pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam demi kesejahteraan umum patut diapresiasi, namun cara pencapaiannya tidak boleh menabrak kaidah-kaidah syariat yang telah digariskan. Menyamaratakan pemotongan 2,5 persen kepada seluruh ASN dengan label zakat, tanpa memverifikasi tercapainya nisab dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan primer, adalah langkah yang cacat secara fikih dan tidak berkeadilan secara administratif. Zakat adalah instrumen perlindungan sosial, bukan beban penekan kesejahteraan pegawai berpenghasilan pas-pasan. Mengubah nomenklatur menjadi infak atau sedekah sukarela bagi pegawai yang belum mencapai nisab, serta mengembalikan akad pemotongan pada persetujuan tertulis yang sadar, merupakan jalan tengah yang bermartabat. Dengan pendekatan ini, syariat ditegakkan secara murni, integritas hukum birokrasi terjaga, dan keberkahan harta dapat diraih secara tulus tanpa menyisakan kepedihan finansial bagi abdi negara.

 

Referensi

Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw' al-Qur'an wa as-Sunnah. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.

Al-Zuhayli, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Standar Operasional Penarikan Zakat Pendapatan dan Jasa. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Jakarta: Kemenag RI.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.