OPTIMALISASI PERAN MEDIASI DAN EDUKASI PRANIKAH: SOLUSI MENEKAN ANGKA PERCERAIAN BERDASARKAN DATA EMPIRIS DI KOTA DUMAI
*Oleh: H. Muhammad Yunus, S.Ag., M.Sh,
(Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai)
Abstrak
Tingginya
tren angka perceraian di Kota Dumai dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan
kerentanan institusi keluarga di tengah dinamika sosial-ekonomi perkotaan,
sehingga menuntut upaya pencegahan yang komprehensif dari hulu ke hilir.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta empiris mengenai
faktor-faktor penyebab perceraian di Kota Dumai, membedahnya menggunakan
perspektif teori sosial, serta merumuskan strategi optimalisasi peran mediasi
dan edukasi pranikah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis-empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh
melalui studi dokumentasi laporan perkara di Pengadilan Agama Dumai dan data
pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pada Kementerian Agama Kota
Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara perceraian di Kota Dumai
didominasi oleh cerai gugat yang dipicu oleh faktor perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus, ketidakstabilan ekonomi, kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), serta gangguan pihak ketiga. Melalui analisis teori pertukaran
sosial dan teori konflik, fenomena ini terjadi akibat ketimpangan peran serta
gagalnya pengelolaan konflik rumah tangga. Sebagai simpulan, upaya menekan laju
perceraian memerlukan model sinergi kelembagaan yang terintegrasi antara Kantor
Urusan Agama (KUA) di sektor hulu melalui revitalisasi kurikulum edukasi
pranikah berbasis literasi finansial dan manajemen konflik, serta Pengadilan
Agama dan lembaga adat/masyarakat di sektor hilir melalui penguatan efektivitas
mediasi pra-litigasi maupun litigasi.
Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Edukasi Pranikah, Pengadilan Agama Dumai, Ketahanan Keluarga.
Pendahuluan
Kota Dumai merupakan salah satu wilayah strategis di kawasan pesisir Provinsi Riau yang memiliki karakteristik sosio-ekonomi yang sangat dinamis sebagai kota industri, pelabuhan, dan pusat perdagangan internasional (BPS Kota Dumai, 2024). Pesatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan migas, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil), serta aktivitas kepelabuhanan menjadikan kota ini sebagai magnet urbanisasi dan mobilitas penduduk dari berbagai daerah (Suryadi & Rahman, 2022). Transformasi kota menuju masyarakat urban industrial tersebut secara langsung membawa dampak signifikan terhadap perubahan struktur sosial, pola interaksi, dan ketahanan ekonomi keluarga. Di satu sisi, industrialisasi membuka peluang ekonomi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor publik; namun di sisi lain, tuntutan ekonomi perkotaan, jam kerja yang tinggi, gaya hidup konsumtif, serta penetrasi budaya digital kerap memicu tekanan psikologis dan merenggangkan relasi domestik dalam rumah tangga (Hidayat, 2023). Konsekuensi dari kerentanan institusi keluarga di tengah arus modernisasi tersebut tercermin dari fenomena meningkatnya angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Dumai dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan
tren statistik perkara peradilan agama, dinamika perceraian di Kota Dumai
menunjukkan pola yang khas, di mana perkara cerai gugat (perceraian yang
diajukan oleh pihak istri) mendominasi secara signifikan dibandingkan cerai
talak yang diajukan oleh pihak suami (Pengadilan Agama Dumai, 2025).
Tingginya dominasi cerai gugat ini mengindikasikan adanya pergeseran kesadaran
hukum dan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus memperlihatkan bahwa
institusi keluarga di wilayah pesisir industri ini sedang menghadapi persoalan
serius terkait ketimpangan pemenuhan nafkah, komunikasi yang disfungsional,
hingga konflik peran domestik.
Menghadapi laju perceraian tersebut, instrumen hukum dan kelembagaan sebenarnya telah menyediakan mekanisme pencegahan maupun penyelesaian sengketa, baik di sektor hulu melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di sektor hilir melalui prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang cukup tajam antara idealitas regulasi dan efektivitas di lapangan. Di sektor hilir, proses mediasi di Pengadilan Agama sering kali berakhir buntu (deadlock) karena pasangan yang datang mendaftarkan gugatan umumnya berada pada fase konflik yang sudah telanjur meruncing (point of no return), sehingga mediator kesulitan membangun kembali titik temu emosional (Zulkarnain, 2022). Sementara itu, di sektor hulu, pelaksanaan edukasi pranikah oleh KUA belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon pengantin secara substansial akibat keterbatasan durasi pelaksanaan, anggaran, serta materi pembekalan yang cenderung masih bersifat normatif-administratif dibandingkan pembekalan praktis mengenai resolusi konflik dan literasi keuangan keluarga.
Fakta Empiris Fenomena Perceraian di Kota Dumai
Dinamika
ketahanan keluarga di Kota Dumai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren
kerentanan yang cukup serius apabila ditinjau dari grafik statistik perkara di
Pengadilan Agama Dumai. Berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan perkara pada
rentang tahun (2022–2025), jumlah perkara perceraian yang masuk dan diputus
cenderung mengalami fluktuasi yang tinggi dengan rata-rata mencapai 600–800
perkara per tahun (Pengadilan Agama Dumai, 2025). Dari keseluruhan perkara
perceraian yang diputus tersebut, terdapat disparitas yang sangat mencolok
antara perkara cerai gugat (gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak
istri) dengan cerai talak (permohonan ikrar talak yang diajukan oleh
pihak suami).
Data
empiris memperlihatkan bahwa perkara cerai gugat mendominasi hingga kisaran (70%–75%)
dari total putusan perceraian, sedangkan cerai talak hanya berada pada kisaran (25%–30%).
Dominasi cerai gugat yang konsisten setiap tahunnya ini sejalan dengan temuan
sosiologi hukum di berbagai wilayah perkotaan, yang mengindikasikan bahwa
perempuan di Kota Dumai semakin memiliki keberanian, kesadaran hukum, serta
akses kemandirian ekonomi untuk mengakhiri relasi pernikahan yang dianggap
tidak lagi memberikan perlindungan maupun kesejahteraan lahir batin.
Apabila ditelusuri lebih mendalam melalui profil demografis para pihak yang berperkara, fenomena perceraian di Kota Dumai mayoritas terjadi pada kelompok pasangan usia produktif, yakni pada rentang usia 25 hingga 40 tahun (BPS Kota Dumai, 2025). Lebih spesifik lagi, sebagian besar gugatan perceraian diajukan oleh pasangan dengan usia pernikahan yang relatif muda, yakni di bawah lima tahun masa perkawinan. Fase lima tahun pertama pernikahan merupakan masa krusial penyesuaian psikologis, sosial, dan finansial, ketika pasangan tidak memiliki kesiapan mental yang matang, perbedaan karakter dan tekanan hidup perkotaan dengan cepat bermutasi menjadi krisis rumah tangga (Hidayat, 2023). Dari aspek latar belakang pendidikan dan pekerjaan, para pihak yang bercerai didominasi oleh lulusan pendidikan menengah (SLTA/sederajat) yang bekerja di sektor informal, buruh industri, jasa transportasi, serta ibu rumah tangga. Kerentanan pada kelompok sosio-ekonomi menengah ke bawah ini memperlihatkan eratnya korelasi antara stabilitas pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kemampuan manajemen krisis dalam rumah tangga.
Berdasarkan pemetaan faktor-faktor penyebab perceraian yang tercatat dalam amar putusan Pengadilan Agama Dumai, terdapat tiga klaster utama yang menjadi pemicu dominan runtuhnya ikatan perkawinan di Kota Dumai, yaitu pertama, perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqaq). Faktor ini menempati urutan tertinggi sebagai alasan hukum yang diajukan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Dumai. Perselisihan terus menerus umumnya bukanlah penyebab tunggal yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari kegagalan komunikasi interpersonal, egoisme pasangan, perbedaan pola asuh anak, hingga campur tangan keluarga besar dalam urusan domestik (Zulkarnain, 2022). Ketika konflik harian tidak dikelola melalui dialog yang sehat, pertengkaran berulang akan mengikis ikatan emosional dan memicu kebuntuan relasi yang berujung pada keputusan berpisah.
Kedua,
faktor ekonomi. Sebagai kota industri dan pelabuhan yang
memiliki standar biaya hidup relatif tinggi, tekanan ekonomi menjadi pemicu
krusial kedua dalam peta perceraian di Kota Dumai. Persoalan ekonomi ini tidak
hanya berupa ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah dasar akibat pemutusan
hubungan kerja (PHK) atau pendapatan sektor informal yang tidak menentu, tetapi
juga dipicu oleh buruknya literasi keuangan keluarga. Dalam beberapa tahun
terakhir, muncul fenomena baru di mana konflik ekonomi berakar dari perilaku
adiktif seperti judi daring (online gambling) dan jeratan pinjaman
daring (online loans) yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa
sepengetahuan pasangan, sehingga menghancurkan stabilitas finansial dan memicu
hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga.
Ketiga,
meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta
gangguan pihak ketiga. Mobilitas penduduk yang tinggi di Kota
Dumai sebagai kota transit dan pelabuhan turut berkontribusi pada kasus
penelantaran, di mana salah satu pihak meninggalkan pasangan tanpa kabar dan
tanpa tanggung jawab nafkah selama bertahun-tahun. Selain itu, kekerasan dalam
rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis dan penelantaran
ekonomi menjadi alasan kuat bagi para istri untuk mengajukan cerai gugat demi
menyelamatkan diri dan anak-anaknya (Mulyadi, 2021). Di sisi lain, penetrasi
teknologi digital dan media sosial juga memunculkan fenomena gangguan pihak
ketiga (perselingkuhan). Interaksi intensif melalui platform media sosial
sering kali memicu kecemburuan, kecurigaan, hingga perselingkuhan nyata yang
meruntuhkan komitmen kesetiaan pasangan.
Analisis Teoritis Penyebab Perceraian
Untuk memahami secara mendalam mengapa faktor-faktor empiris seperti krisis ekonomi, perselisihan berkepanjangan, dan gangguan pihak ketiga di Kota Dumai berujung pada tingginya angka perceraian khususnya dominasi cerai gugat, fenomena tersebut perlu dibedah melalui tiga perspektif teori sosiologi keluarga yang saling melengkapi, yakni Teori Pertukaran Sosial, Teori Konflik, dan Teori Struktural Fungsional. Pertama, perspektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) adalah teori yang dikembangkan oleh John Thibaut dan Harold Kelley ini memandang bahwa kelangsungan sebuah relasi interpersonal, termasuk ikatan perkawinan, sangat ditentukan oleh kalkulasi rasional individu mengenai keseimbangan antara imbalan (reward) dan pengorbanan (cost) yang dialami (Thibaut & Kelley, 1959). Suatu pernikahan akan bertahan apabila kedua belah pihak merasakan bahwa keuntungan psikologis, afeksi, dan keamanan finansial yang diperoleh jauh melampaui beban yang ditanggung, serta masih berada di atas standar perbandingan alternatif (comparison level for alternatives) yang tersedia di luar pernikahan.
Dalam
konteks fenomena perceraian di Kota Dumai, dominasi perkara cerai gugat oleh
pihak istri dapat dijelaskan secara gamblang melalui mekanisme kalkulasi
untung-rugi ini. Ketika suami gagal memenuhi nafkah akibat pemutusan hubungan
kerja, terjerat judi daring, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka cost
(beban ekonomi dan penderitaan emosional) yang harus ditanggung istri menjadi
jauh lebih besar dibandingkan reward (rasa aman dan kasih sayang) yang
diterima (Hidayat, 2023). Seiring meningkatnya akses perempuan terhadap
lapangan kerja di sektor perdagangan dan jasa perkotaan Dumai, banyak istri
menyadari bahwa hidup mandiri pasca perceraian memberikan alternatif
kesejahteraan yang lebih layak dibandingkan bertahan dalam pernikahan yang
toksik dan merugikan secara lahir batin.
Kedua, perspektif Teori Konflik (Conflict Theory). Berbeda dengan pandangan yang mengasumsikan keluarga selalu harmonis, teori konflik modern yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser memandang keluarga sebagai sebuah arena mikro yang di dalamnya terdapat distribusi otoritas, sumber daya, serta benturan kepentingan antarindividu (Dahrendorf, 1959). Menurut Dahrendorf, ketimpangan distribusi kekuasaan dan peran antara dominasi patriarkal dan tuntutan kesetaraan gender merupakan sumber laten munculnya pertentangan dalam struktur sosial (Ritzer & Stepnisky, 2018). Sementara itu, Coser menegaskan bahwa konflik yang tidak memiliki katup penyelamat (safety-valve) atau saluran komunikasi yang sehat akan terakumulasi menjadi konflik non-realistis yang bersifat destruktif.
Di
Kota Dumai yang tengah mengalami transisi budaya dari masyarakat pesisir
tradisional menuju masyarakat urban-industrial yang modern, terjadi pergeseran
nilai yang memicu ketegangan peran dalam rumah tangga (Suryadi & Rahman,
2022). Ketika kedua pasangan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga urban,
namun pembagian beban kerja domestik masih kaku mengikuti pola tradisional,
ketimpangan beban ganda (double burden) tersebut memicu gesekan
terus-menerus. Ketidaksiapan pasangan usia muda khususnya pada usia pernikahan
di bawah lima tahun dalam mengelola perbedaan ekspektasi dan distribusi
otoritas ini menyebabkan konflik harian yang semula bersifat fungsional berubah
menjadi pertengkaran berkepanjangan (syiqaq) yang sulit didamaikan.
Ketiga,
perspektif Teori Struktural Fungsional (Structural Functionalism).
Dalam kerangka pemikiran Talcott Parsons, keluarga inti (nuclear family)
dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang
saling bergantung dan memiliki pembagian fungsi yang spesifik demi menjaga
stabilitas serta keseimbangan (equilibrium) sistem secara keseluruhan
(Parsons & Bales, 1955). Parsons merumuskan bahwa kelangsungan institusi
keluarga bertumpu pada dua peran utama, yakni peran instrumental
(pencari nafkah, pelindung, dan penghubung keluarga dengan sistem ekonomi
eksternal) serta peran ekspresif (pengasuhan anak, pengelola urusan
domestik, dan penjaga keharmonisan emosional internal).
Apabila
salah satu sub sistem gagal menjalankan fungsinya secara optimal, maka seluruh
struktur keluarga akan mengalami disfungsi dan kehilangan keseimbangannya.
Realitas empiris di Pengadilan Agama Dumai memperlihatkan terjadinya disfungsi
peran yang masif pada kedua sisi tersebut. Pada satu sisi, peran instrumental
melemah akibat ketidakstabilan pekerjaan di sektor informal maupun perilaku
penelantaran nafkah oleh suami. Dan selain
itu peran ekspresif turut mengalami erosi akibat minimnya kualitas komunikasi
keluarga dan penetrasi media sosial yang mengalihkan perhatian emosional
pasangan ke luar rumah. Kegagalan kolektif dalam mempertahankan fungsi dasar
perkawinan inilah yang pada akhirnya meruntuhkan solidaritas organik rumah
tangga dan berujung pada putusnya ikatan perkawinan secara hukum.
Solusi: Model Optimalisasi Mediasi dan Edukasi Pranikah
Upaya
pencegahan di sektor hulu bertumpu pada transformasi program Bimbingan
Perkawinan (Bimwin) di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Dumai agar
tidak sekadar menjadi syarat administratif menjelang pernikahan, melainkan
benar-benar menjadi instrumen pembekalan kesiapan mental dan keterampilan hidup
berumah tangga. Revitalisasi ini dilakukan melalui dua langkah strategis, yaitu
pertama, penyusunan kurikulum edukasi pranikah berbasis data empiris.
Selama ini, materi pembekalan pranikah cenderung didominasi oleh aspek fikih
munakahat yang bersifat normatif, sehingga kurang menyentuh akar persoalan
praktis yang memicu perceraian di lapangan. Merujuk pada fakta empiris di
Pengadilan Agama Dumai, kurikulum Bimwin perlu diperkaya dengan tiga modul
wajib yang kontekstual, yaitu (1) modul literasi finansial keluarga,
yang membekali calon pengantin mengenai manajemen anggaran rumah tangga di
tengah tingginya biaya hidup perkotaan, pembagian tanggung jawab ekonomi, serta
mitigasi risiko jeratan pinjaman daring dan judi daring; (2) modul literasi
digital dan etika media sosial, untuk membangun batasan privasi rumah
tangga di ruang digital serta mencegah konflik akibat kecemburuan maupun
gangguan pihak ketiga; serta (3) modul resolusi konflik dan komunikasi
efektif, yang melatih pasangan muda dalam mengelola perbedaan ekspektasi
dan emosi agar konflik harian tidak terakumulasi menjadi pertengkaran
berkepanjangan (syiqaq).
Kedua, penguatan pendekatan psikologis dan kolaboratif lintas sektor. Keterbatasan kapasitas dan jumlah penyuluh agama di KUA menuntut adanya kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan edukasi pranikah. KUA di Kota Dumai perlu mengintegrasikan tenaga psikolog keluarga dan fasilitator dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) khususnya melalui Tim Pendamping Keluarga untuk memetakan kesiapan psikologis serta kesehatan reproduksi calon pengantin sebelum menikah. Lebih dari itu, pendekatan kultural perlu dihidupkan dengan melibatkan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Tunjuk Ajar Melayu ke dalam materi pembekalan (Effendy, 2004). Ketika konflik rumah tangga telah terjadi dan mengancam keutuhan perkawinan, strategi di sektor hilir harus difokuskan pada peningkatan daya guna mediasi agar mampu mendamaikan pasangan secara substantif, bukan sekadar menggugurkan kewajiban prosedural.
Optimalisasi di sektor hilir ini diwujudkan melalui dua mekanisme komplementer, yaitu Pertama, institusionalisasi mediasi nonlitigasi (pra-pengadilan) berbasis komunitas. Tingginya tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Dumai umumnya disebabkan oleh kondisi psikologis pasangan yang sudah berada pada titik jenuh (point of no return) saat mendaftarkan perkara (Rahmawati, 2023). Oleh karena itu, intervensi perdamaian harus ditarik mundur sebelum sengketa masuk ke ranah peradilan melalui reaktivasi peran Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di tingkat kecamatan, bersinergi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat kelurahan. Kedua, peningkatan kapasitas dan diversifikasi mediator bersertifikat non-hakim. Dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keahlian mediator dalam menggali kepentingan tersembunyi (underlying interest) di balik gugatan para pihak (Mahkamah Agung RI, 2016). Di Pengadilan Agama Dumai, beban kerja hakim yang tinggi sering kali membatasi keleluasaan waktu hakim mediator dalam mendalami aspek psikologis pasangan yang bersengketa. Sebagai solusi, Pengadilan Agama Dumai perlu memperluas kemitraan dengan mediator bersertifikat non-hakim yang berasal dari unsur akademisi, konselor pernikahan, dan psikolog klinis. Keterlibatan mediator profesional non-hakim memungkinkan proses mediasi berlangsung dengan alokasi waktu yang lebih fleksibel serta menggunakan pendekatan konseling psikologis yang empatik, sehingga peluang tercapainya kesepakatan damai atau setidaknya perceraian yang berkeadilan dan ramah anak apabila perpisahan tidak terhindarkan dapat meningkat secara signifikan.
Penutup
Fenomena perceraian di Kota Dumai menunjukkan tren yang didominasi oleh perkara cerai gugat pada pasangan usia produktif dengan masa pernikahan di bawah lima tahun, yang dipicu secara dominan oleh perselisihan terus menerus, tekanan ekonomi, penelantaran, KDRT, serta gangguan pihak ketiga. Melalui kacamata teori pertukaran sosial, teori konflik, dan teori struktural fungsional, tingginya gugatan cerai tersebut merupakan akumulasi dari ketimpangan kalkulasi beban (cost) dibandingkan manfaat (reward) pernikahan, gagalnya manajemen konflik peran di tengah transisi masyarakat urban-industrial, serta runtuhnya keseimbangan fungsi instrumental dan ekspresif dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menekan laju perceraian menuntut model intervensi terpadu yang menghubungkan revitalisasi edukasi pranikah berbasis kurikulum empiris di sektor hulu dengan penguatan mediasi non-litigasi maupun litigasi oleh mediator profesional non-hakim di sektor hilir. Kementerian Agama Kota Dumai bersama Pengadilan Agama Dumai perlu membangun sistem integrasi data perkara secara berkala serta menginisiasi program pendampingan dan konseling pasca-nikah (post-marital counseling) yang difokuskan bagi pasangan muda pada rentang usia pernikahan 1–5 tahun guna mencegah eskalasi konflik sebelum berujung ke meja hijau.
DAFTAR
PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai. (2024). Kota Dumai dalam Angka 2024. Dumai: BPS Kota Dumai.
Coser, L. A. (1956). The Functions of
Social Conflict. Glencoe, IL: Free Press.
Fauziyah, N., & Pratama, R. (2023). Efektivitas
Program Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kantor
Urusan Agama. Jurnal Hukum Keluarga Islam.
Hidayat, T. (2023). Sosiologi Keluarga
Urban: Dinamika Relasi Rumah Tangga di Kawasan Industri. Jakarta:
Prenadamedia Group.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Mulyadi, A. (2021). Faktor Penyebab
Tingginya Cerai Gugat di Wilayah Pesisir Riau. Al-Ahwal: Jurnal Hukum
Keluarga Islam.
Nasution, K. (2021). Hukum Perdata
(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.
Yogyakarta: academia Tazaffa.
Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). Family,
Socialization and Interaction Process. Glencoe, IL: Free Press.
Pengadilan Agama Dumai. (2025). Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dan Rekapitulasi Perkara Tahun 2024. Dumai: Pengadilan
Agama Dumai Kelas IB.
Rahmawati, S. (2023). Tinjauan Yuridis
Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal
Yudisial.
Suryadi, & Rahman, A. (2022). Transformasi
Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Pelabuhan dan Industri di Riau. Jurnal
Sosiologi Nusantara.
Zulkarnain. (2022). Problematika Penerapan
Mediasi Perkara Perceraian Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jurnal
Hukum dan Peradilan.
Berita Terkait
PKDP: JEMBATAN RINDU DARI RANTAU KE PIAMAN
18 Apr 2026