POLITIK BAPERAN: REGRESI NALAR DAN DISTORSI RUANG PUBLIK

*Oleh: Agustri

Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin. Demokrasi juga merupakan cara sebuah masyarakat mengelola perbedaan melalui percakapan publik yang rasional. Di dalam demokrasi, kritik semestinya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, sementara perbedaan pendapat merupakan konsekuensi wajar dari kehidupan politik. Namun, ruang publik kita belakangan menghadapi sebuah gejala yang menarik untuk direnungkan, yaitu politik baperan.

Istilah ini tentu bukan konsep akademik yang baku. Ia lebih tepat digunakan sebagai istilah populer untuk menggambarkan kecenderungan ketika kritik terhadap kebijakan, program, keputusan, atau kinerja pejabat diterima sebagai serangan terhadap pribadi. Akibatnya, substansi kritik sering kali tidak dijawab dengan argumentasi, data, atau klarifikasi, tetapi dengan kemarahan, serangan balik, pelabelan, bahkan ancaman penggunaan instrumen hukum. Dan bukan itu saja, bahkan ketika ada individu atau kelompok yang dianggap berlawanan dengan sebuah rezim, maka seolah-olah menjadi persoalan pribadi yang dijadikan musuh abadi politik. Di titik inilah persoalan demokrasi mulai muncul.

Ketika Jabatan Publik Dipersonalisasi

Jürgen Habermas, melalui gagasan public sphere, menempatkan ruang publik sebagai arena tempat warga memperbincangkan persoalan bersama secara terbuka dan rasional. Kekuatan sebuah argumen idealnya tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikannya, melainkan oleh kualitas argumentasinya. Karena itu, seorang pejabat publik seharusnya mampu membedakan antara kritik terhadap jabatan dan serangan terhadap pribadi, serta dewasa dalam sebuah kontestasi.

Dalam perspektif Max Weber, negara modern seharusnya bertumpu pada otoritas legal-rasional. Artinya, legitimasi tidak semestinya bergantung pada kedekatan personal, loyalitas emosional, atau kultus terhadap figur, tetapi pada aturan, prosedur, dan rasionalitas kelembagaan. Ketika kekuasaan terlalu dipersonalisasi, batas antara “saya sebagai pribadi” dan “saya sebagai pemegang jabatan publik” menjadi kabur. Padahal, semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, semakin besar pula tuntutan untuk menerima kritik, dan dewasa dalam berpoitik.

Media Sosial dan Industri Kemarahan

Fenomena politik baperan juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan arsitektur komunikasi politik. Media sosial telah mengubah cara masyarakat memproduksi dan mengonsumsi informasi. Sebuah argumentasi yang panjang, berbasis data, dan penuh nuansa sering kali kalah menarik dibandingkan satu kalimat yang provokatif. Dalam kajiannya mengenai surveillance capitalism, Shoshana Zuboff menunjukkan bagaimana ekonomi digital membangun model bisnis yang sangat bergantung pada data dan keterlibatan pengguna. Dalam ekosistem seperti ini, perhatian menjadi komoditas. Masalahnya, kemarahan adalah salah satu bentuk perhatian yang sangat mudah diproduksi. Konten yang membuat orang marah, tersinggung, takut, atau merasa terancam cenderung mendapatkan respons lebih cepat daripada penjelasan kebijakan yang kompleks. Akibatnya, ruang digital berpotensi berubah menjadi arena reproduksi emosi politik.

Shanto Iyengar dan sejumlah peneliti politik lainnya menggunakan konsep polarisasi afektif untuk menggambarkan keadaan ketika perbedaan politik tidak lagi sebatas perbedaan pilihan atau gagasan, tetapi berkembang menjadi ketidaksukaan terhadap kelompok politik lain. Pada tahap tertentu, seseorang tidak lagi bertanya, “Apa isi argumennya?”. Bahkan pertanyaan yang muncul justru, “Dia dari kelompok mana?”. Jika berasal dari kelompok sendiri, argumen yang lemah sekalipun mudah diterima. Jika berasal dari kelompok lawan, argumen yang kuat sekalipun dicurigai. Inilah salah satu bentuk kemunduran nalar dalam politik.

Ketika Dislike Dibalas dengan Persekusi Moral

Bahaya politik baperan bukan terletak pada seseorang yang sesekali tersinggung dan perasaan tidak suka (dislike). Manusia tentu memiliki emosi. Persoalannya adalah ketika emosi pribadi masuk ke dalam pengelolaan kekuasaan publik. Semua kebijakan tentunya akan didorong dengan perasaan rasa dendam. Dan begitu juga, kritik yang semestinya dijawab dengan data berubah menjadi persoalan etika kesopanan. Perdebatan mengenai kebijakan bergeser menjadi perdebatan mengenai karakter seseorang. Pertanyaan mengenai kebijakan publik dibalas dengan tuduhan tidak menghargai pemerintahan. Kritik terhadap program dianggap sebagai upaya menjatuhkan nama baik. Pada titik ini, demokrasi mengalami pergeseran arena. Yang diperdebatkan bukan lagi “apakah kebijakan ini benar?”, tetapi “mengapa Anda mengkritik kami?”.

Dalam negara demokratis, masyarakat sipil, pers, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pengawasan memiliki fungsi penting sebagai mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. Jika semua kritik diperlakukan sebagai ancaman, maka ruang koreksi akan semakin sempit. Dan ketika ruang koreksi menyempit, kesalahan kebijakan justru berpotensi semakin sulit diperbaiki.

Jangan Membunuh Kritik dengan Pasal

Tentu saja, kebebasan berpendapat bukan kebebasan tanpa batas. Demokrasi juga mengenal hukum, perlindungan terhadap kehormatan seseorang, serta batas-batas tertentu dalam penggunaan kebebasan berekspresi. Namun, terdapat perbedaan penting antara kritik kebijakan dan serangan personal. Kritik kebijakan harus dilihat dari substansinya. Apakah yang dipersoalkan adalah aturan? Prosedur? Dampak kebijakan? Transparansi? Kinerja pelayanan? Konflik kepentingan? Atau persoalan lainnya?.

Dalam sebuah negara demokrasi, tidak semua orang yang berseberangan dengan kita adalah musuh. Tidak semua kritik yang keras merupakan kebencian. Dan tidak semua ketidaksetujuan merupakan upaya delegitimasi. Politik yang dewasa justru membutuhkan kemampuan untuk membedakan ketiganya. Politik yang Terlalu Sensitif Akan Kehilangan Rasionalitas. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan pentingnya norma demokrasi yang tidak selalu tertulis, terutama mutual toleration dan institutional forbearance. Demokrasi membutuhkan kesediaan untuk mengakui bahwa lawan politik mempunyai hak untuk hadir, berbicara, mengkritik, dan berbeda pendapat. Jika politik hanya mengenal dua kategori yaitu kawan dan musuh, maka demokrasi akan kehilangan ruang tengah. Padahal, dalam kehidupan bernegara, seseorang dapat berbeda pilihan politik tetapi tetap menjadi warga negara yang sama. Seseorang dapat mengkritik pemerintah tetapi tidak membenci negaranya. Seseorang dapat berbeda pendapat dengan kepala daerah tanpa menjadi musuh daerahnya. Perbedaan politik tidak boleh berubah menjadi permusuhan sosial. Di sinilah kedewasaan politik diuji.

Kembalikan Politik kepada Akal Sehat

Kita membutuhkan politik yang lebih rasional dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Kebijakan politik semestinya lahir dari pertimbangan yang matang, data, kepentingan publik, dasar hukum, serta konsekuensi jangka panjang, bukan dari dorongan emosi, tekanan kelompok, atau kebutuhan mempertahankan citra politik. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar karena setiap kebijakan selalu terbuka untuk diperdebatkan dan disempurnakan. Politik tidak seharusnya menjadikan perbedaan sebagai persoalan pribadi, melainkan sebagai bagian dari proses menemukan keputusan yang lebih baik.

Politik baperan menjadi persoalan ketika respons emosional mulai menggantikan argumentasi dalam proses berdemokrasi. Perbedaan pilihan politik mudah berubah menjadi pertentangan antarkelompok, sementara substansi kebijakan justru kehilangan perhatian. Dalam kondisi seperti ini, loyalitas politik dapat lebih dominan daripada kualitas gagasan. Demokrasi akhirnya tidak lagi menjadi ruang pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi arena pembelaan kelompok dan pertarungan sentimen. Padahal, demokrasi membutuhkan sikap dewasa untuk menerima perbedaan, menghormati keberadaan kelompok lain, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat.

Karena itu, politik perlu dikembalikan kepada akal sehat. Berdemokrasi bukan sekadar memenangkan kontestasi atau mempertahankan kekuasaan, tetapi membangun kebiasaan politik yang mampu menerima perbedaan, menguji kebijakan secara terbuka, dan mengambil keputusan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi yang sehat membutuhkan politisi yang tidak hanya mampu berbicara ketika didukung, tetapi juga mampu berpikir ketika berbeda pendapat. Jika emosi terus menjadi ukuran utama dalam politik, ruang demokrasi akan semakin sempit dan kebijakan publik berisiko kehilangan pijakan rasionalnya. Sebaliknya, ketika argumentasi, toleransi, dan tanggung jawab menjadi dasar berdemokrasi, perbedaan politik justru dapat menjadi kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih matang.(*)