MK KETUK PALU: TIDAK ADA PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DPRD

01 Nov 2026 • Admin • 👁 216

Jakarta, Basaratomedia.com - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengetuk palu menolak/menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian undang-undang terkait perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024–2029 hingga tahun 2031. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Permohonan tersebut sebelumnya diajukan oleh Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra. Pemohon meminta agar masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara otomatis diperpanjang hingga pelantikan hasil pemilu lokal/daerah berikutnya pada tahun 2031. Hal ini berkaitan dengan skema pemisahan antara Pemilu Nasional (DPR, DPD, Presiden-Wapres) dan Pemilu Daerah (Pilkada dan DPRD).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. Selain itu, MK menegaskan bahwa perumusan ketentuan teknis dan aturan transisi pemilu merupakan ranah pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dengan tetap berpedoman pada prinsip konstitusional, di mana masa jabatan lembaga perwakilan rakyat dibatasi secara periodik selama 5 tahun sesuai Pasal 22E UUD 1945.

Dengan putusan ini, wacana maupun upaya hukum untuk memperpanjang masa pengabdian anggota DPRD periode 2024–2029 melampaui lima tahun resmi kandas di MK.*(Nayyer)